Persyaratan Pelayanan

1. Formulir Registrasi pada laman OSS (www.oss.go.id) untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Persyaratan lainnya sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 dan ketentuan lainnya pada pasal 11 ayat (1) Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pengajuan PKKPR perlu menyertakan dokumen usulan kegiatan yang paling sedikit dilengkapi dengan:

1. Tinjauan Tata Ruang;
2. Kajian Tata Ruang;
3. Rekomtek Pertanahan;
4. Bukti Pembayaran PNBP;
5. Peta Polygon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonatau Pelaku Usahamenyampaikan permohonan dan kelengkapan dokumen permohonan melalui laman OSS (http//oss.go.id);
2. Berkas permohonan terkirim lewat sistem OSS yang kemudian diteruskan ke OPD Teknis (Dinas PUTR) untuk divalidasi;
3. Sistem OSSmenerbitkan SPS PNBP;
4. Pemohon melakukan pembayaran PNBP ;
5. Penerbitan Pertek PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) oleh Kantor Pertanahan/BPN;
6. Pelaksanaan Penilaian Forum Penataan Ruang untuk menyepakati permohonan berupa disetujui maupunditolakdisertaialasan;
7. Dinas PUTR mengunggah BA dan Peta Hasil KesepakatanFPR di Sistem OSS;
8. Penerbitan PKKPR Berusaha oleh Kepala DPMPTSP sesuai hasil penilaian FPR;
9. Pemohon dapat mencetak PKKPR Berusaha melalui laman OSS.

Jangka Waktu Penyelesaian

20 (dua puluh) hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran PNBP

Biaya/Tarif

PKKPR Berusaha dengan penilaian tata ruang: sesuai dengan SPS PNBP mengacu peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan